JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah akan mengangkat 125 ribu honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari jumlah tersebut sekitar 70 ribu orang berasal dari honorer K1.
Pengangkatan tersebut, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, diwujudkan karena ada kekurangan PNS lebih dari 125 ribu yang telah habis masa jabatannya.
“Rinciannya, antara 60-70 ribu dari K1 atau honorer. Setengahnya lagi kita terima sebagai pegawai yang khusus-khusus," kata Azwar Abubakar di Jakarta, Jumat (16/3/12).
Dia juga menambahkan, penerimaan PNS ini nantinya akan merata di seluruh wilayah baik pusat maupun daerah berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan.
Selain PNS honorer, pemerintah juga akan menerima pegawai yang bersifat K2. “Pegawai K2 itu bagi mereka yang sudah bekerja di bawah tahun 2005. Kita perkirakan honorer di bawah tahun 2005 semua bisa diangkat, mereka umumnya bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR akan menampung mereka," tuturnya.
Lebih jauh Azwar menambahkan, penerimaan PNS tersebut juga dilakukan dengan syarat penyeleksian PNS seperti biasa, hal ini untuk menjamin kualitas PNS ke depannya.
"Dengan adanya syarat itu maka akan ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi kompetensi dasar maupun kompetensi bidang. Sekarang yang terjadi cuma jumlah pegawai honorer ratusan ribu. Tidak ada nama, dan tidak ada tempat. Saya sudah menanda tangani surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa pegawai honorer yang akan diusulkan untuk diangkat sebagai PNS," katanya.
Pemerintah juga akan membentuk tim pengawas yang bertugas mengecek validitas data dari pegawai honorer yang akan diangkat, diharapkan dengan cara ini KKN tidak terjadi pada proses pengangkatan.(kominfo/A-88)***
Read More..
Selasa, 20 Maret 2012
TERNYATA MASIH ADA TES SELEKSI UNTUK TENAGA HONORER MENJADI CPNS
JAKARTA—Pemerintah akan menerapkan tes seleksi kepada seluruh tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Abubakar mengatakan, tes seleksi mencakup materi akademik kompetensi minimal.
“Jadi harus dites dulu, terutama guru. Karena sebagian besar guru itu masuknya tidak melalui tes. Ada syarat kemampuan penguasaan materi guru dan pengetahuan umum. Ada kompetensi dasar dan ada kompetensi bidang,’ ungkap Azwar usai menemui Ketua PB PGRI dan perwakilan guru honorer di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (21/2).
Dalam pelaksanaan tes seleksi ini, pemerintah akan menggandeng sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN). Antara lain, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Azwar menjelaskan, proses tes seleksi ini akan dikoordinasi oleh sepuluh PTN tersebut. Sehingga, pelaksana tes ini tidak lagi Pemerintah Daerah (Pemda), melainkan ditangani oleh pemerintah pusat atau nasional.
“Selain tes seleksi, tenaga honorer yang kita angkat ini juga harus bersedia untuk ditempatkan di tempat yang kosong. Banyak tenaga honorer saat ini tidak mau dipindah, dan hanya mau menempati tempat yang sudah penuh (di kota). Jujur saya katakan, guru ini hitungannya sudah lebih, kita sudah mengalahi Jepang, tapi mengajarnya masih delapan jam, ini belum efektif. Kita minta kesediaan dari guru yang diangkat mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tukasnya. Read More..
